PEREKONOMIAN INDONESIA
NAMA : RESTI JENITA
KELAS : 1EB21
NPM : 26212147
TUGAS : PEREKONOMIAN INDONESIA (BAB 5)
TUGAS
BAB 5
- Struktur Produksi, Distribusi, Pendapatan dan Kemiskinan
- Struktur Produksi
Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang
menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen
sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan
skema. Struktur produksi
nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan
ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri
dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri
dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu
perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju
dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat
terjadi karena :
- Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industry,
- Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
- Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang
ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan
semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau
kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer
menuju sektor sekunder.
- Pendapatan Nasional
- Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional
adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK)
di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu
periode,biasanya selama satu tahun.
- Cara Perhitungan Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Produksi (GDP)
GDP (Gross Domestic Product) atau Produksi
Domestik Bruto adalah pendapatan nasional yang
nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan
oleh semua pelaku/sektor ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu
tertentu.
Rumus :
GDP = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor – impor)
GDP = C + I + G + (X – M)
Rumus :
GDP = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor – impor)
GDP = C + I + G + (X – M)
- Cara Perhitungan Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB
meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk
suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan
jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak
termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara
tersebut.
Rumus : GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri
Rumus : GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri
- Cara Perhitungan Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pendapatan (NI)
NI (National Income)
adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan cara menjumlahkan semua
hasil atau pendapatan yang diperoleh semua pelaku atau sektor ekonomi di
Indonesia dalam kurun waktu tertentu.
Rumus : NI = NNP – Depresiasi – Pajak tidak langsung
Rumus : NI = NNP – Depresiasi – Pajak tidak langsung
- Pendapatan Nasional yang dapat dibelanjakan (Y Disposible)
Yang dimaksud dengan pendapatan nasional
(Y) disposible adalah pendapatan nasional
yang telah siap untuk dibelanjakan. Nilai Y disposible ini berasal dari NI
(National Income) setelah ditambah dengan pengeluaran pemerintah berupa
transfer atau subsidi dan kemudian dikurangi dengan pajak langsung yang
ditetapkan pemerintah. Jika ditulis dalam rumus, nilainya diperoleh dari :
Rumus :
Y disposible = NI + Tr –Tx langsung, dimana
Tr = Goverment Transfer, subsidi pemerintah
Tx= Pajak Langsung
Rumus :
Y disposible = NI + Tr –Tx langsung, dimana
Tr = Goverment Transfer, subsidi pemerintah
Tx= Pajak Langsung
- Pendapatan Nasional per Kapita
Pendapatan
Nasional per Kapita yaitu Pendapatan
Nasional dibagi dengan (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara.
- Distribusi Pendapatan Nasional dan Kemiskinan
- Distribusi Pendapatan Nasional dan Kemiskinan
Masalah
besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan)
distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan
pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan
kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan
tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan
politik.
Masalah kesenjangan
pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang,
namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya
terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka
kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi
oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka
kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya.
Negara maju
menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative
kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu
sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah
ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi
permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai
upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa
bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk
memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di
negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional
seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya
berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan
dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial
dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan
pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan
faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak
(kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan
memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik,
perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu
melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan
kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses
otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan
yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan
subsidi.
Penetapan
pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang
pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang
pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak
yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi
pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan
untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah
terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya
ketimpangan.
Tingginya
Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya
terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan
masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru
sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan
terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan,
semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia
yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari
permasalahan ini.
- Analisis Distribusi Pendapatan
- Distribusi Ukuran (personal distribution of income)
Distribusi
pendapatan perseorangan (personal distribution of income) atau distribusi ukuran
pendapatan (size distribution of income) merupakan indikator yang paling sering
digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah
penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga.
Yang
diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang,
tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba
usaha, utang, hadiah ataupun warisan. Lokasi sumber penghasilan (desa atau
kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan
(pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) juga diabaikan.
- Kurva Lorenz
Sumbu
horisontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif.
Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi atau kelompok terendah
(penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20 persen dari jumlah
total penduduk. Pada titik 60 terdapat 60 persen kelompok bawah, demikian
seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung yang meliputi 100 persen atau
seluruh populasi atau jumlah penduduk.
Sumbu
vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh
masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Sumbu tersebut juga berakhir pada
titik 100 persen, sehingga kedua sumbu (vertikal dan horisontal) sama
panjangnya. Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal melambangkan
persentase jumlah penerimanya (persentase penduduk yang menerima pendapatan itu
terdapat total penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik tengah garis
diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50
persen dari jumlah penduduk. Titik yang terletak pada posisi tiga perempat
garis diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan
kepada 75 persen dari jumlah penduduk. Garis diagonal merupakan garis
"pemerataan sempurna" (perfect equality) dalam distribusi ukuran
pendapatan.
- Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan
Pengukuran
tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat
sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang
terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh
bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
- Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan Agregat
Pengukuran
tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat
sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang
terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh
bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
Koefisien Gini
adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan atau kesejahteraan)
agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan
sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).
Angka
ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan pendapatan di kalangan
penduduknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Untuk negara-negara
yang distribusi pendapatannya dikenal relatif paling baik (paling merata),
berkisar antara 0,20 sampai 0,35.
- Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia Selama Ini
Simon
Kuznets (1955) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (inverted U curve)
bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin
tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu,
distribusi pendapatan semakin merata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar