PEREKONOMIAN INDONESIA (TUGAS BAB 3)

PEREKONOMIAN INDONESIA

NAMA           : RESTI JENITA

KELAS          : 1EB21

NPM               : 26212147

TUGAS          : PEREKONOMIAN INDONESIA (BAB 3)

  

TUGAS

BAB 3

 

• Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Indonesia adalah Negara yang mempunyai sangat banyak sumber daya alam yang berada di daratan maupun lautan, sumber daya alam yang terdapat di indonesia ini seharusnya dapat menjadi andalan untuk membangun perekonomian Indonesia. Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkaktan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah.

A.  Macam-macam Strategi Pembangunan Indonesia

Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi adalah :

1.    Strategi Pertumbuhan

Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle–down–effect) pendistribusian kembali. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

2.    Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
 

3.    Strategi Ketergantungan

Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :

• Kemiskinan di Negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya.
• Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development).”

4.    Strtegi yang Berwawasan Ruang
 

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab–sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya atau lebih maju. Menurut mereka, kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan atau pengaruh pendistribusian dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai. Sedangkan Hirschman, mempercayai pandangan tersebut walaupun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

5.    Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

B.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan

Dalam melakukan pembangunan suatu negara atau bangsa diperlukan strategi yang bagus untuk mencapai hasil yang memuaskan. Tetapi di dalam strategi itu pasti ada factor-faktor yang memperngaruhinya. Faktor-faktor  tersebut adalah :

1. Sumber Daya Alam (SDA), adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, jika SDA mencukupi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan cepat.
2. Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan salah satu faktor berikutnya yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi, jika semakin baik SDM, maka akan semakin cepat jalannya suatu pembangunan.
3. Tenaga Ahli, disini tenaga ahli bisa di samakan dengan SDM, tetapi tenaga ahli adalah SDM yang dilatih dan di didik sehingga lebih mempunyai skill dan keterampilan.
4. Teknologi, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, karena penggunaan teknologi yang semakin canggih akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa atau negara.

C.  Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia

Mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau. Selain mengembangkan klaster industri berbasis sumber-sumber superior. Baik komoditas maupun sektor. Koridor pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap :

• Mengindentifikasikan pusat-pusat perekonomian, misalnya ibukota provinsi.
• Menentukan kebutuhan penghubung antara pusat ekonomi tersebut, seperti trafik barang.
• Validasi untuk memastikan sejalan dengan pembangunan nasional, yakni pengaturan area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur serta fasilitas.
• Menentukan hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. Misalnya menghubungkan area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.

Memperkuat hubungan nasional baik secara lokal maupun internasional. Hal ini bisa mengurangi biaya transaksi, menciptakan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan dan menyadari perlunya akses-akses ke sejumlah layanan. Seperti intra dan inter-konektivitas antara pusat pertumbuhan serta pintu perdagangan dan pariwisata internasional. Integrasi ekonomi merupakan hal terbaik untuk mencapai keuntungan langsung dari konsentrasi produksi. Serta dalam jangka panjang, meningkatkan standar kehidupan. Saat ini, aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di kota-kota, khususnya Jawa dan Sumatra. Fasilitas transportasi yang bisa menyebabkan area industri tak menjangkau pelosok. Pada jangka pendek, proyek-proyek yang perlu dibangun di Jawa adalah TransJawa, TransJabodetabek, kereta jalur dua, Tanjung Priok. Pembangunan tersebut diharapkan bisa berdampak langsung mengurangi kemiskinan di Jawa yang melebihi 20 juta jiwa, dua kali populasi miskin Sumatra yang sekitar tujuh juta jiwa. Pembangunan infrastruktur di Jawa bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau Iptek. Selain tiga strategi utama ini, juga ada beberapa strategi pendukung seperti kebijakan investasi, perdagangan dan finansial. Beberapa elemen utama di sektor Iptek adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan kejuruan tinggi serta pelatihannya. Meningkatkan level kompetensi teknologi dan sumber daya ahli. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan, baik pemerintah maupun swasta, dengan memberikan insentif serta menaikkan anggaran. Kemudian mengembangkan sistem inovasi nasional, termasuk pembiayaannya. Saat ini, masalah utama yang dihadapi adalah kemampuan riset dan pengembangan yang digunakan untuk mencari solusi teknologi. Kemampuan pengguna untuk menyerap teknologi yang ada. Serta transaksi antara riset dan pengembangan sebagai pemasok solusi teknologi dengan penggunanya tak terbangun dengan baik. 

D.  Perencanaan Pembangunan

Manfaat Perencanaan Pembangunan

Fungsi atau manfaat perencanaan yaitu, sebagai penuntun arah, meminimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan :

• Tujuan akhir yang dikehendaki.
• Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
•  Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
• Masalah-masalah yang dihadapi.
• Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
• Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
• Individu, organisasi, atau badan pelaksananya.
• Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Periode Perencanaan Pembangunan

Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya secara garis besar dapat dilihat dalam beberapa periode yakni :

• Dokumen Perencanaan Periode 1958-1967

 Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

• Dokumen Perencanaan Periode 1968-1998

Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.

• Dokumen Perencanaan Periode 1998-2000

Pada periode ini yang melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa, bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi dalam konteks reformasi.

• Dokumen Perencanaan Periode 2000-2004

Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

PEREKONOMIAN INDONESIA (Tulisan Ke-1)

PEREKONOMIAN INDONESIA

NAMA     : RESTI JENITA

KELAS     : 1EB21

NPM       : 26212147

TULISAN : Ke-1 (Puisi)

TEMA     : Kehidupan

JUDUL    : Kesuksesan

Kesuksesan

Karya Resti Jenita

Hidup memang sebuah misteri

Kita hanya bisa menjalankan

Terkadang manusia berpikir

Hiduplah seperti air mengalir

Ingat … !!!

Air selalu mengalir ke bawah

Aku tak ingin seperti air

Karena  akan berada di  tempat rendah

Hidup itu seperti jalan

Yang penuh dengan tikungan tajam

Tapi kita harus melewati itu

Sesusah apapun rintangannya

Sukses akan menjemput kita

Maknanya    :

Dalam perjalanan hidup kita, jangan pernah beranggapan hidup seperti air yang mengalir, karena aliran air selalu mengalir ke tempat terendah. Jadilah manusia yang selalu berpikir untuk bisa meraih kesuksesan walaupun banyak cobaan yang datang silih berganti. 

PEREKONOMIAN INDONESIA (TUGAS BAB 2)

PEREKONOMIAN INDONESIA

NAMA            : RESTI JENITA

KELAS           : 1EB21

NPM               : 26212147

TUGAS           : PEREKONOMIAN INDONESIA (BAB 2)

TUGAS

BAB 2

•  Para Pelaku Ekonomi

Ø      Tiga Pelaku Ekonomi

Dalam perekonomian Indonesia di kenal tiga pelaku ekonomi pokok, yakni : Sektor Pemerintah, Sektor Swasta, dan Koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya.

1.      Sektor Pemerintah (BUMN)

Negara atau pemerintah termasuk dalam pelaku ekonomi. Selain sebagai pelaku ekonomi negara juga berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi.

A. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi

Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan , produksi, dan distribusi.

1.      Kegiatan produksi

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini.

A.     Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

B.     Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.

C.     Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.

D.     Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

2.      Kegiatan konsumsi

Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.

3.      Kegiatan distribusi

Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan Sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG.

B.     Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Ø      Landasan Konstitusional, Latar Belakang Pendirian BUMN & Maksud Tujuan Perjan, Perum serta Persero

Pendirian BUMN di Indonesia bermacam-macam, tergantung dari periode dan kebijaksanaan pemerintah. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan.

Latar Belakang Pendirian BUMN :

1.      Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh Sektor Swasta dan koperasi.

2.      Menyediakaan kemanfaatan umum (penyediaan barang dan jasa yang berkualitas serta fasilitas yang memadai).

3.      Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan.

Maksud dan tujuan (Perjan, Perum serta Persero) :

1.      Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfataan masyarakat.

2.      Melestarikan dan meningkatkan sumber daya.

3.      Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelengarakan kegiatan pelayanan.

2.      Sektor Swasta (BUMS)

BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.

Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing. Contoh perusahaan swasta nasional antara lain PT Astra Internasional (mengelola industri mobil dan motor), PT Ghobel Dharma Nusantara (mengelola industri alat-alat elektronika), PT Indomobil (mengelola industri mobil), dan sebagainya. Adapun contoh perusahaan asing antara lain PT Freeport Indonesia Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pertambangan tembaga di Papua, Irian Jaya), PT Exxon Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pengeboran minyak bumi), PT Caltex Indonesia (perusahaan Belanda yang mengelola pertambangan minyak bumi di beberapa tempat di Indonesia), dan sebagainya.

Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini :

1.      Membantu meningkatkan produksi nasional.

2.      Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.

3.      Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.

4.      Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.

5.      Menambah sumber devisa bagi pemerintah.

6.      Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.

7.      Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.

3.      Koperasi

Ø      Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Ø      Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Koperasi Indonesia mempunyai beberapa landasan berikut ini :

1.      Landasan idiil: Pancasila.

2.      Landasan struktural: UUD 1945.

3.      Landasan operasional: UU No. 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

4.      Landasan mental: kesadaran pribadi dan kesetiakawanan, UU No. 25 Tahun 1992 pasal 2 menetapkan bahwa kekeluargaan sebagai asas koperasi.

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Ø      Fungsi dan Peran Koperasi

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini :

1.     Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

2.     Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3.   Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

4.   Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.